Pada hari Senin, 15 Desember 2025, telah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta antara Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur dengan Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur tentang Pidana Kerja Sosial, yang dirangkaikan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Capacity Building Penggerak Restorative Justice Adhyaksa: Paradigma Baru Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkelanjutan.
Kegiatan tersebut bertempat di Aula Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Acara dibuka oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.H. bersama Gubernur Jawa Timur Dr. (H.C.) Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., serta dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur dan Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah dalam penerapan pidana kerja sosial, serta meningkatkan kapasitas aparatur penegak hukum sebagai penggerak Restorative Justice guna mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan, humanis, dan berkelanjutan.
