Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Hadiri Inspeksi Pimpinan Jaksa Agung Muda Pengawasan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Hadiri Inspeksi Pimpinan Jaksa Agung Muda Pengawasan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, S.H., menghadiri kegiatan Inspeksi Pimpinan yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum., di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin (29/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh para Pejabat Utama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur, serta jajaran pegawai yang mengikuti secara luring maupun daring. Inspeksi pimpinan ini menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat arah kebijakan pengawasan di seluruh satuan kerja Kejaksaan.

Dalam laporannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar, menyampaikan bahwa luasnya wilayah Jawa Timur menghadirkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Meski demikian, seluruh jajaran Kejaksaan di Jawa Timur terus bekerja secara optimal sehingga situasi penegakan hukum di wilayah Jawa Timur tetap berjalan dengan kondusif.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan menegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan dan penegakan disiplin, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan kinerja, memperkuat integritas, serta mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Jamwas juga mengingatkan seluruh satuan kerja agar terus menerapkan budaya kerja berbasis manajemen risiko, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta menjadikan kepatuhan sebagai langkah preventif dalam pelaksanaan tugas. Pengawasan yang efektif diharapkan mampu mendeteksi potensi risiko sejak dini, mendorong perbaikan secara berkelanjutan, serta memastikan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.